Wisata Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Pusing Dengan Langkah Pemerintah Memperpanjang PPKM Darurat

  • Whatsapp
Pelaku pariwisata di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bingung dengan langkah pemerintah memperpanjang PPKM darurat (selanjutnya disebut tingkat PPKM) hingga 25 Juli 2021
banner 300x250

Havana88 –   Pelaku pariwisata di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bingung dengan langkah pemerintah memperpanjang PPKM darurat (selanjutnya disebut tingkat PPKM) hingga 25 Juli 2021. Alasan kebijakan ini karena mereka tidak memiliki pendapatan, pada di sisi lain, bantuan belum tiba.

Salah satunya dirasakan oleh pengelola Wisata Gua Kiskendo di Kapanewon Girimulyo. Pengelola Gua Kiskendo, Suisno mengatakan, sejak diberlakukan PPKM darurat yang kemudian berubah menjadi tingkat PPKM, objek wisata sejarah ini ditutup sehingga praktis tidak ada pemasukan.

Read More

Warga yang diberdayakan untuk mengurus Obwis juga putus asa karena tidak punya penghasilan. Selama ini mereka mengandalkan pengelolaan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun ada sumber pendapatan lain, seperti pertanian, Suisno mengaku belum mencukupi.

“Tidak ada pemasukan dari sektor pariwisata, sebaliknya belanja terus. Sedangkan untuk hasil pertanian, masyarakat setempat juga membelinya dengan harga murah. Kami bingung dengan kondisi ini,” kata Suisno, saat dihubungi detikcom, Kamis. 22/7/2021).

Suisno memahami perpanjangan PPKM merupakan upaya pemerintah menekan perkembangan Covid-19. Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan langkah antisipatif untuk membantu masyarakat terdampak, seperti pelaku pariwisata.

“Kami berharap ada solusi dari pemerintah, seperti bantuan subsidi. Meski tidak banyak, jika diberikan subsidi setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Joko Mursito mengatakan, pihaknya tengah berupaya memberikan bantuan materiil kepada para pelaku pariwisata di daerah ini. Menurut Joko, Dinas Pariwisata telah mencatat pelaku pariwisata yang terkena dampak kebijakan PPKM, yang kemudian akan menjadi prioritas bagi penerima bantuan pemerintah.

“Kami sedang pendataan, dimana ada sekitar 3.900 pelaku pariwisata yang terdampak. Data yang didapat akan menjadi database, sehingga jika ada bantuan dari pemerintah bisa langsung disalurkan,” ujarnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250