Wamenkum HAM Beberkan Penyebab Sulitnya Membasmi Korupsi di Indonesia

  • Whatsapp
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan penyebab sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia yang saat ini masih tinggi dan sulit diberantas.
banner 300x250

Havana88- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan penyebab sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia yang saat ini masih tinggi dan sulit diberantas. Ia mengatakan alasannya karena kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih heteronom.

Karena masih heteronom, menurut Eddy, ketaatan yang muncul di masyarakat hanya karena dorongan dari luar, yakni adanya aturan yang memerintahkan atau melarang, bukan dari dalam.

Read More

“Kita mau taat aturan, kita taat aturan, karena ada dorongan dari luar, bukan dari hati nurani kita,” ujarnya di sela-sela acara Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani. (WBBM). Evaluasi Tim Penilai Nasional, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Senin (4/10/2021).

Dikatakannya, karena kesadaran masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan korupsi bukan karena kesadaran internal mereka tetapi karena undang-undang yang melarang korupsi. Jadi jika undang-undang tentang korupsi dicabut, maka korupsi akan kembali berjalan.

Kemudian Eddy membandingkan dengan masyarakat di Jepang yang masyarakatnya taat hukum sebagai bagian dari hati nuraninya sendiri atau bersifat otonom. Sehingga jika aturan tentang larangan korupsi di Jepang dicabut, orang Jepang tetap tidak akan melakukan korupsi.

“Orang Jepang, jika aturan korupsi dicabut, mereka tetap tidak akan melakukan tindakan korupsi,” katanya.

Menurut Guru Besar Hukum UGM itu, kesadaran otonom akan muncul jika masyarakat memiliki integritas yang tinggi, sebagai kunci pemberantasan korupsi.

“Kalau bicara integritas, yang kami maksud adalah sumber daya manusia. Mengapa integritas ini sangat-sangat penting? Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang otonom, bukan heteronom,” ujarnya.

Selain integritas, kata kunci lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ketiga kata kunci ini mutlak diperlukan dalam pemberantasan korupsi di seluruh kementerian dan lembaga.

“Tiga kata kunci ini, integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kebutuhan kementerian dan lembaga jika ingin membangun zona integritas dalam kerangka Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya. .

Kemudian, Eddy menjelaskan, tiga kata kunci tersebut di atas merupakan amanat konvensi PBB terkait United Nations Convention against Corruption mengenai antikorupsi, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

Wujudkan ZI di Kementerian Hukum dan HAM
Workshop Pengembangan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto, mengatakan tujuan lokakarya ini adalah untuk membangun komitmen yang sama dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan ZI di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini juga untuk mempersiapkan 477 unit kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti meja evaluasi tim penilai nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250