Turun Harga Tes PCR di DKI Belum Merata

  • Whatsapp
Pemprov DKI mengakui penerapan tarif tes PCR di seluruh fasilitas kesehatan di Ibu Kota belum merata.
banner 300x250

Havana88 –  Pemprov DKI mengakui penerapan tarif tes PCR di seluruh fasilitas kesehatan di Ibu Kota belum merata. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksa fasilitas kesehatan swasta untuk menggunakan tarif sesuai aturan pemerintah.

“Kami tidak bisa memaksakan karena banyak pihak swasta yang ikut,” kata Riza di Masjid Raya Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (22/8/2021).

Read More

Hal ini menyebabkan sejumlah pelayanan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta masih membebankan harga tes PCR di atas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Namun, Riza meyakini pemerataan tarif akan segera terwujud.

“Pesanan Pak Jokowi untuk tes PCR di Jakarta sudah diturunkan semaksimal mungkin. Memang (saat ini) masih bervariasi, insya Allah dalam waktu dekat akan mencapai titik yang sama,” jelasnya.

Seperti diketahui, beberapa layanan fasilitas kesehatan dan rumah sakit mengaku telah mematok harga tes swab PCR COVID-19 sesuai regulasi terbaru Kementerian Kesehatan RI, namun harga tersebut masih di atas tarif tertinggi karena biaya administrasi.

Salah satunya Rumah Sakit Prikasih di Pondok Labu, Jakarta Selatan yang juga memiliki layanan tes PCR yang belum menurunkan harga sesuai keputusan Kementerian Kesehatan RI. Saat dikonfirmasi melalui direct message Instagram, admin faskes terkait membenarkan adanya layanan PCR dengan harga yang tidak sesuai aturan Kemenkes RI.

“Belum,” jelas admin @rsprikasih saat dikonfirmasi, dan tidak langsung menjawab alasan belum mematok harga menurut Kemenkes RI.

Meski begitu, RS Prikasih kembali memiliki layanan PCR H+1 seharga Rp 490 ribu.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir menegaskan, penetapan tarif PCR tertinggi seharusnya berlaku sejak 17 Agustus 2021. Tidak boleh ada alasan administratif atau tambahan layanan yang ditetapkan oleh fasilitas kesehatan untuk memberikan harga lebih tinggi dari batas maksimum.

“Sebetulnya sejak tanggal 17 berlaku, tentunya harus ada sanksi jika tetap melakukan itu,” kata Prof. Kadir.

“Dalam aturan kami maksimal 1×24 jam. Jadi maksimal 1×24 jam,” tegaskan agar tidak ada alasan tambahan biaya karena waktu pelayanan PCR lebih cepat.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250