Turmudi Terbukti Melanggar UU ITE Karena Mengancam Akan Menggorok Leher Mahfud Md

  • Whatsapp
Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, memvonis Turmudi Badritamam alias Lora Mastur 16 bulan penjara. Turmudi terbukti melanggar UU ITE karena mengancam akan menggorok leher Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.
banner 300x250

Havana88 –  Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, memvonis Turmudi Badritamam alias Lora Mastur 16 bulan penjara. Turmudi terbukti melanggar UU ITE karena mengancam akan menggorok leher Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.

Menyatakan Terdakwa Turmudi alias Lora Mastur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian. Oleh karena itu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” kata putusan PN Sampang, dikutip dari SIPP PN Sampang, Rabu (28/7/2021). .

Read More

Ketua MPR Juanda Wijaya dengan anggota Ivan Budi Santoso dan Agus Eman mengumumkan putusan itu, Selasa (27/7). Putusan pengadilan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara.

“Menetapkan bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan,” kata majelis.

Sebelumnya, Turmudi membuat video ancaman yang akan menebas Menko Polhukam Mahfud Md. Pasalnya, Turmudi tidak terima pernyataan Mahfud Md selaku Menko Polhukam yang telah menyinggung Habib Rizieq Shihab.

Setelah video itu viral, polisi memburu Turmudi. Akhirnya Turmudi ketakutan dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib.

“Tidak ada (pemaksaan). Kehendaknya sendiri agar (masalah) cepat terselesaikan,” kata Kasubdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Wildan Albert pada Maret 2021.

Mahfud Md mengaku telah memaafkan Turmudi. Namun karena delik umum, Mahfud menyerahkannya kepada aparat sesuai mekanisme yang ada.

“Itu delik umum. Bukan delik aduan. Saya tidak mengadu dan tidak melaporkan karena saya tidak mempertanyakan dan memaafkan,” kata Mahfud melalui pesan singkat kepada detik.com, Kamis (11/11). 3).

Mahfud menjelaskan perbedaan delik aduan dengan delik umum atau yang dikenal dengan delik biasa. Penyelesaian suatu perkara secara kekeluargaan dapat dilakukan apabila perkara tersebut merupakan delik aduan.

“Dalam delik, pengaduan seperti fitnah dan pencemaran nama baik bisa diselesaikan secara musyawarah dan memaafkan. Pada delik umum tidak bisa dilakukan,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, secara umum kasusnya tetap diproses meski pelaku sudah meminta maaf. Dengan demikian, penyidik berkewajiban untuk memproses kasus tersebut.

“Kalau delik umum ya hukumnya (penyidik wajib memproses perkaranya),” jelas Mahfud.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250