Selain Gaji Rp 121 Juta, Ketua MA Kini Dapat Honor Per Perkara Yang Diadili

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021. Dengan PP ini, setiap hakim agung dan hakim konstitusi akan diberikan honorarium per perkara yang diadili.
banner 300x250

Havana88 –   Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021. Dengan PP ini, setiap hakim agung dan hakim konstitusi akan diberikan honorarium per perkara yang diadili. Termasuk Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Jika setahun Mahkamah Agung mengadili 20.000 kasus, jumlahnya fantastis!

“Pasal 13 (1) Hakim Agung diberikan honorarium dalam hal a. menangani perkara di Mahkamah Agung; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 13 PP Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan Bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dikutip detikcom, Senin (23/8/2021).

Read More

Kehormatan juga diberikan kepada hakim konstitusi yang diberikan honorarium dalam hal:

A. penanganan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
B. Penanganan perkara uji materiil, sengketa kewenangan lembaga negara, dan sengketa hasil pemilihan umum; dan
C. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian honorarium Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung,” bunyi Pasal 13 B PP Nomor 82.

Demikian juga di MK, besaran honorarium juga ditentukan berdasarkan Peraturan Sekjen MK. Selain itu, Satgas di MK mendapat honor tambahan.

“Pemberian honorarium Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan pemberian honorarium bagi satuan tugas dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, ” membaca Pasal 13 C.

Untuk perkara yang hakim agung mendapat honorarium adalah perkara sidang kasasi, perkara yang menyangkut kewenangan mengadili, dan perkara peninjauan kembali. Honorarium tersebut untuk memberikan dukungan hak dan fasilitas keuangan bagi Hakim Agung melalui pemberian honorarium, mengingat sampai dengan perubahan ketiga Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur mengenai pemberian honorarium untuk penyelesaian perkara bagi Hakim Agung.

“Pemberian honorarium Hakim Agung diharapkan dapat membawa perubahan sehingga proses penyelesaian perkara di MA dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, perubahan keempat Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pemberian honorarium kepada Hakim Konstitusi, satgas, dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK,” jelas PP tersebut.

Lalu berapa banyak kasus yang diadili oleh hakim agung?

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020, pada tahun 2020 Mahkamah Agung mengadili sebanyak 20.562 perkara yang telah diputus dari total perkara sebanyak 20.761 perkara. Jika satu kasus diberikan honorarium Rp. 100 ribu, tinggal dikalikan jumlah honor per kasus nanti.

Jumlah tersebut di atas belum termasuk gaji hakim agung-hakim konstitusi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak dan Fasilitas Keuangan bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi disebutkan bahwa Ketua Mahkamah Agung-Ketua Mahkamah Konstitusi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 121 juta per bulan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp. konstitusi Rp 72 juta per bulan.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250