Saling Sindir Jimly Asshiddiqie dan Yusril Ihza Mahendra

  • Whatsapp
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, mengatakan secara etis sulit bagi negara untuk menerima adanya advokat yang juga menjabat sebagai ketua partai. Meski dalam undang-undang (UU), menurutnya hal itu tidak dilarang.
banner 300x250

Havana88- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, mengatakan secara etis sulit bagi negara untuk menerima adanya advokat yang juga menjabat sebagai ketua partai. Meski dalam undang-undang (UU), menurutnya hal itu tidak dilarang.

“Namun perlu juga diingat bahwa penegakan hukum dan keadilan harus berjalan beriringan dengan penegakan etika bernegara. Meski undang-undang tidak secara tegas melarang advokat menjadi ketua umum partai politik, etika kepatutan sulit diterima. , apalagi mempersoalkan AD ( Anggaran Dasar ) parpol lain. Meski hukum harus selalu tertulis, kepatutan dan baik buruknya cukup dengan rasa etika,” tulis Jimly dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu. (2/10/2021).

Read More

Pernyataan Jimly Asshiddiqie itu tidak langsung ditujukan kepada siapa. Namun, saat ini Yusril Ihza Mahendra merupakan advokat yang saat ini mendampingi empat mantan anggota Partai Demokrat yang berada di kubu Moeldoko untuk mengajukan uji materi Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat 2020 ke DPR. Mahkamah Agung (MA).

Yusri juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Yusril menyatakan bahwa dalam filsafat, norma etika merupakan norma fundamental yang melandasi norma lain termasuk norma hukum.

“Tetapi yang dibicarakan Prof Jimly adalah “etika kepatutan”, tentang pantas atau tidak pantas, yang secara filosofis bukanlah norma fundamental seperti yang dibahas oleh Immanuel Kant atau Thomas Aquinas dalam Summa Theologia atau dalam tulisan-tulisan Al Ghazali. daripada norma “sopan” yang relatif dan sama sekali bukan norma fundamental dan absolut seperti dalam norma etika,” kata Yusril melalui akun Instagramnya @yusrilihzamhd, dikutip, Minggu (3/10/2021).

Yusril mengatakan, etika kepatutan yang dikatakan Jimly Asshiddiqie tidak mendasar tetapi hanya santun.

“Jika orang Batak berkunjung ke rumah orang Sunda dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan tuan rumah, maka tata cara dan tata cara berjabat tangan dengan tamu Batak mungkin tidak sesuai dengan “etika kepantasan” orang Sunda. tamu Batak itu bukan orang jahat.” Lain halnya jika tamu pulang, maka alat makan tuan rumah diam-diam dikantongi. Pencurian adalah pelanggaran norma. Soal ‘etika kepatutan’ yang disebut Prof Jimly itu tidak mendasar, katanya.

Norma sopan santun adalah konvensional

Menurut Yusril, norma kesantunan bersifat konvensional, bahkan terkadang tergantung selera untuk mengatakan pantas atau tidak pantas.

“Pertanyaan yang sama dapat diajukan: Apakah pantas seorang anggota legislatif mengomentari suatu perkara yang sedang diperiksa oleh lembaga peradilan? Apakah pantas MK memeriksa UU MK itu sendiri, yang MK Ada kepentingan langsung atau tidak langsung? Prof Jimly sudah beberapa kali menguji undang-undang. Padahal, MK dan hakim MK punya kepentingan terhadap undang-undang yang diuji,” imbuhnya.

Yusril juga mempertanyakan kelayakan perkara saat MK memeriksa uji materi undang-undang yang diminati MK.

“Tetapi berapa banyak hal yang dilakukan ketika Prof Jimly menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi? Saya kira ini bukan hanya masalah “etika kepatutan” tetapi terkait langsung dengan norma etika mendasar yang terkait dengan keadilan dan ketidakberpihakan, juga sebagai norma hukum positif, seperti UU Kekuasaan Kehakiman,” kata Yusril.

Yusril Tuntut AD/ART Demokrat
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengaku diminta oleh kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra sebagai ahli mengajukan uji materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Ia menerimanya karena sesuai dengan kapasitas akademik dan keilmuannya.

Selain Fahri Bachmid, Yusril juga akan menghadirkan pakar terkait hal tersebut. Mereka adalah Hamid Awaludin, dan Prof Abdul Gani Abdullah.

“Pernyataan saya telah disampaikan, dan merupakan bagian dari berkas permohonan untuk keperluan pemeriksaan perkara uji materil di Mahkamah Agung,” kata Fahri Bachmid kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Menurut Fahri, gugatan AD/ART Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merupakan isu sekaligus masalah negara yang harus diselesaikan secara serius dan tuntas, melalui terobosan hukum dan keputusan yang lebih prospektif dan futuristik untuk memperbaiki ‘sistem’ partai politik di Indonesia. Indonesia di masa depan. Juga dalam kerangka prinsip negara hukum yang demokratis dan konstitusional.

“Ketika Prof Yusril mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Agung, kita harus secara sadar memahami bahwa masalah AD/ART Partai Politik secara hukum, peraturan perundang-undangan kita telah gagal menjangkau dan mengatur masalah ini,” katanya.

Karena secara hipotetis, kata Fahri,

banner 300x250

Related posts

banner 300x250