Presiden PKS Tolak Amandemen UUD 1945 Jika untuk Mengubah Masa Jabatan Presiden

  • Whatsapp
Wacana amandemen UUD 1945 kembali mengemuka. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora atau membuka peluang perubahan peraturan di luar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
banner 300x250

Havana88- Wacana amandemen UUD 1945 kembali mengemuka. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora atau membuka peluang perubahan peraturan di luar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dikatakannya, tidak ada urgensi untuk mengubah UUD 1945 saat ini.

Read More

“Saat dibuka klausul untuk diubah, kemudian dibuka kotak pandora untuk mengubah hal lain, tentu ini harus kesepakatan bersama dulu, saya harap kalau tidak terlalu mendesak, tidak perlu dilakukan amandemen,” Syaikhu kata dalam keterangannya, Minggu. 29/8/2021).

Syaikhu menyatakan harus ada kesepakatan jika ingin melakukan amandemen UUD 1945. Namun, dia mengingatkan wacana amandemen ini hanya akan membahas PPHN dan tidak membuka jalan untuk mengubah peraturan lainnya. Terutama terkait rencana penambahan masa jabatan presiden.

“Mengenai wacana perubahan ini harus dengan kesepakatan bersama, jangan sampai nanti yang hanya membahas pokok-pokok politik negara, kemudian menyebar ke pasal-pasal lain, misalnya menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode,” katanya.

Tolak Jika…

PKS, lanjut Syaikhu, memastikan akan menolak jika memang benar ada rencana amandemen untuk mengubah aturan lain, seperti masa jabatan presiden. Sebab, menurut Syaiku, ini merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

“Itu membuat demokrasi kita semakin buruk,” pungkas Syaikhu.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250