PN Jakpus Jelaskan Soal Juliari Menderita Dihina Jadi Hal Meringankan Vonis

  • Whatsapp
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berbicara tentang pernyataan publik yang menyoroti hal-hal yang meringankan dalam putusan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Asas praduga tak bersalah menjadi alasan utama hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Juliari.
banner 300x250

Havana88 –  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berbicara tentang pernyataan publik yang menyoroti hal-hal yang meringankan dalam putusan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Asas praduga tak bersalah menjadi alasan utama hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Juliari.

Dalam surat putusan Juliari Batubara yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/8), salah satu hal yang meringankan hukuman Juliari adalah Juliari banyak di-bully oleh pelaku. publik. Hal yang meringankan ini dikritik oleh masyarakat.

Read More

2. Terdakwa sudah cukup menderita untuk dicaci maki, dicaci maki, dipermalukan oleh masyarakat. Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh masyarakat meskipun secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Selama persidangan selama kurang lebih 4 bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertindak dengan berbagai alasan yang mengakibatkan persidangan tidak berjalan lancar. Bahwa selain sidang untuk dirinya sendiri sebagai terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Pokok bagian kedua dikritik oleh masyarakat. Sejumlah aktivis juga mengaku heran dengan faktor yang meringankan ini, yang menurut mereka seharusnya penghinaan terhadap Juliari justru memperberat putusan Juliari, bukan sebaliknya.

Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Bambang Nurcahyono, mengatakan alasan majelis hakim memasukkan poin nomor dua adalah meringankan untuk menegakkan asas praduga tak bersalah.

“Respon dari poin 2 adalah untuk menjaga asas praduga tidak bersalah. Jadi, harus dibaca bahwa poin 2 adalah satu kesatuan sebelum memiliki hukum yang tetap, jadi untuk menjaga asas praduga tidak bersalah dihadapan hukum sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Bambang saat dihubungi, Selasa (24/8/2021).

Bambang mengaku memahami pemikiran masyarakat bahwa wajar jika koruptor dikritik. Namun, ia menegaskan hakim tidak bisa bertindak seperti itu, karena hakim harus menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Artinya wajar bagi koruptor, kan, tapi mungkin majelis dalam pertimbangan putusan dalam kasus a quo, dasar pertimbangannya adalah mengapa dimasukkan, ya sebelumnya, untuk menegakkan asas praduga tak bersalah. , masih jalan di situ. Kenapa poin itu harus dimasukkan? Kita punya pola pikir ‘kamu koruptor, itu salah kamu’ tapi mungkin karena kita hakim, hakim tahu orangnya salah atau apa, tapi harus kita tegakkan. asas praduga tak bersalah sebelum putusan diberikan untuk memperoleh hukum yang tetap,” jelas Bambang.

“Artinya Pak Damis (Hakim Ketua Muhammad Damis) atau majelisnya ingin menerapkan bahwa sebelum seseorang memiliki kekuatan hukum, kita harus menjaga asas praduga, meskipun dalam tanda petik dia tahu dia salah, tapi pengadilan tetap mengadilinya. pintu gerbang untuk membuktikan dia bersalah atau tidak, pengadilan bukan hanya PN nya Mahkamah Agung, pengadilan hanya beda tingkatannya saja,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Juliari Batubara dinyatakan bersalah dan divonis 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Hakim juga meminta Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar, selain itu Juliari juga dirampas hak politiknya untuk dipilih selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250