Pemerintah Telah Mengumumkan PPKM Darurat Diperpanjang

  • Whatsapp
Awal pekan ini, pemerintah telah mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat. Sekarang PPKM diubah menjadi per level sesuai standar WHO, level paling ketat ada di level 3-4.
banner 300x250

Havana88 –   Awal pekan ini, pemerintah telah mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat. Sekarang PPKM diubah menjadi per level sesuai standar WHO, level paling ketat ada di level 3-4.

Nah, saat pengumuman perpanjangan PPKM, Presiden Joko Widodo mencatat bahwa PPKM bisa dilonggarkan pada 26 Juli besok. Hal ini dilakukan ketika jumlah kasus COVID-19 turun secara signifikan.

Read More

Saat ini publik sedang menunggu apakah pelaksanaan PPKM akan dilonggarkan atau tidak. Pemerintah juga diminta berhati-hati dalam menentukan hal ini, karena pelonggaran atau pengetatan PPKM akan berdampak pada perekonomian.

Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pelonggaran harus dilakukan jika kasus benar-benar turun. Menurutnya, saat ini kasus positif harian masih terlalu tinggi.

“Kita perlu berhati-hati untuk melonggarkan PPKM saat perkembangan pandemi tidak menggembirakan. Saat ini penambahan kasus positif harian masih tinggi, dan angka kematian atau kematian belum menurun, meskipun BOR dilaporkan menurun,” kata Faisal

Faisal juga mengingatkan jika perpanjangan PPKM ini dilaksanakan, maka dunia usaha dalam jangka pendek akan semakin tertekan.

Meski begitu, dia yakin tekanan saat ini akan bermanfaat bagi pemulihan ekonomi jangka panjang. Dia mencatat, penerapan PPKM yang ketat harus diterapkan secara efektif untuk menekan penyebaran virus tersebut.

“Jika diperpanjang, akan lebih menekan dunia usaha dan perekonomian dalam jangka pendek, tetapi sebenarnya bermanfaat untuk pemulihan dalam jangka panjang. Catatan saya, ini akan terjadi jika PPKM Darurat diterapkan secara efektif untuk menekan pandemi,” kata Faisal.

Di sisi lain, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah memang harus mendengarkan saran para ahli kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pelonggaran atau pengetatan kebijakan PPKM.

Namun dia mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru mengendurkan PPKM, menurut Bima, masalah kemacetan ekonomi disebabkan oleh lonjakan kasus COVID-19. Nah, dia menilai jika PPKM yang ketat belum mampu menekan angka penularan, maka jangan buru-buru mengendurkan lagi.

“Mengenai kapan pelonggaran dilakukan sebaiknya mendengarkan saran para ahli kesehatan. Namun perlu diperhatikan bahwa masalah perlambatan ekonomi karena pandemi COVID-19. kasusnya masih tinggi dan pada akhirnya menarik rem darurat lagi justru akan serba salah,” katanya.

Ia melanjutkan, jika PPKM diperketat, risiko akan menimpa dunia usaha, omzet dan pendapatan akan sangat tertekan. Apalagi jika kompensasi atau stimulus bagi pengusaha tidak diberikan dengan cukup baik, baik dalam bentuk penyaluran maupun dalam bentuk.
“Pada periode PPKM darurat pertama, omzet di sektor yang sensitif terhadap penurunan mobilitas bisa mencapai 80-90%,” kata Bhima.

Ia mengatakan para pelaku usaha sempat terjatuh dari tangga. Di sisi lain, daya beli masyarakat sudah rendah akibat pandemi, ditambah rendahnya mobilitas masyarakat akibat PPKM Darurat.

Soal kepastian PPKM akan diperketat atau dilonggarkan, pemerintah belum mengambil keputusan. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tingkat PPKM yang diperpanjang sejak 20 Juli masih terus dilakukan.

“Pemerintah akan melakukan evaluasi dan monitoring selama lima hari (21-25 Juli 2021) sebagai dasar pengambilan keputusan pelonggaran PPKM secara bertahap di setiap kabupaten/kota,” kata Juru Bicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, kepada detikcom, Sabtu. 24/7/2021). ).

“Besok kita berharap ada hasil evaluasi,” katanya.

Luhut Pandjaitan sendiri adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merupakan Koordinator PPKM Jawa-Bali, dua pulau yang telah menerapkan kebijakan PPKM level 4.

Ada indikator yang perlu diperbaiki kepala daerah untuk menentukan apakah pelaksanaan PPKM akan diperketat atau dilonggarkan. Mulai dari jumlah kasus positif COVID-19, penyembuhan COVID-19, kematian akibat COVID-19, dan tingkat hunian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR).

Jodi juga menegaskan pelonggaran bukan berarti menghapus pembatasan sosial yang ada. Semua pembatasan kebijakan akan kembali ke tingkat PPKM masing-masing daerah.

Ada PPKM level 4 yang paling ketat seperti di Jawa-Bali, PPKM level 3 dengan sedikit pelonggaran, dan PPKM level 2 yang disebut transisi. Terakhir, ada PPKM level 1 yang disebut sebagai ‘new normal’ atau pembatasan masyarakat tingkat paling ringan.

Relaksasi bukan berarti menghilangkan pembatasan seperti kembali ke masa awal sebelum pandemi COVID-19, namun ada jenjang PPKM yang harus dilalui masing-masing kabupaten/kota secara bertahap agar kasus COVID-19 tidak naik secara eksponensial saat relaksasi dilakukan. dilakukan,” kata J

banner 300x250

Related posts

banner 300x250