PAN Minta ‘Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan’ Diusut Tuntas

  • Whatsapp
Beredar surat yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta sumbangan untuk penerbitan buku. Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, meminta penyelidikan lebih lanjut mengapa hal itu terjadi.
banner 300x250

Havana88 –   Beredar surat yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta sumbangan untuk penerbitan buku. Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, meminta penyelidikan lebih lanjut mengapa hal itu terjadi.

“Pemerintah harus tahu hak dan kewajibannya, pemerintah harus melindungi masyarakat, jangan membebani. Kalau pemerintah punya anggaran, namanya APBD, kenapa muncul surat edaran minta sumbangan. Ini harus digali, mengapa ini terjadi dan bagaimana bertanggung jawab atas masalah ini,” kata Guspardi kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).

Read More

Guspardi mengatakan, permintaan sumbangan itu meresahkan masyarakat. Menurutnya, semua kegiatan dan program pemerintah daerah harus melalui APBD.

“Biasanya setiap kegiatan dan program dianggarkan dalam APBD. Jadi kalau sekarang dibebankan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat dalam kondisi COVID tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan, sekarang malah ada surat yang dibebankan sumbangan, ini sudah jatuh di tangga,” katanya.

Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh meminta sumbangan dengan alasan apapun. Ia mengkritik kepala daerah yang meminta sumbangan, terutama di masa pandemi ini.

“Sekarang pemerintah tidak boleh lagi meminta sumbangan dari masyarakat atau pengusaha. Tidak lagi menjadi beban masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk meminta sumbangan,” kata Guspardi.

Lebih lanjut Guspardi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar tidak meminta sumbangan kepada masyarakat. Sebaliknya, menurut dia, masyarakat harus diberi kebebasan, agar bisnis berjalan lancar dan berujung pada pajak.

“Oleh karena itu harus dibuat, Mendagri membuat surat edaran kepada seluruh gubernur dan walikota agar tidak membebani masyarakat dengan program-program pemerintah, agar masyarakat nyaman. Berikan kebebasan kepada masyarakat untuk memiliki usaha. Dengan begitu, mereka akan memiliki fasilitas, yang semuanya akan mengarah pada pajak. , bagaimana masyarakat dimakmurkan, tidak diperas atau dituntut,” katanya.

Sebelumnya, polisi menangkap lima orang karena membawa surat permohonan sumbangan untuk penerbitan buku yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi. Polisi mengatakan bahwa para donatur mengaku menerima sekitar Rp. dana 170 juta.

“Sudah kami amankan dan bawa ke Mapolresta untuk diperiksa,” kata Kepala Bareskrim Polrestabes Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).

Namun, setelah dicek, ternyata surat itu asli. Kelima orang tersebut kemudian dibebaskan.

“Kami tidak menahan lima orang ini, karena lima orang ini mengakui bahwa surat itu asli. Itu dari Gubernur dan orang-orang kepercayaannya,” kata Rico.

Kelima orang ini juga disebut-sebut pernah melakukan hal serupa pada 2016 dan 2018. Saat itu Mahyeldi masih menjabat Wali Kota Padang.

“Pekan ini kami akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Bappeda, Sekda, dan Gubernur,” kata Rico.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250