Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan Berbelit

  • Whatsapp
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia harus bebas dari pungutan liar (pungutan liar) dan perizinan yang rumit.
banner 300x250

Havana88- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia harus bebas dari pungutan liar (pungutan liar) dan perizinan yang rumit.

Hal ini sejalan dengan skor Bank Dunia pada Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia yang meningkat menjadi 65,3.

Read More

“Seharusnya tidak ada lagi pemerasan, perizinan yang berbelit-belit, dan pengaduan yang tidak terjawab di birokrasi pemerintah Indonesia,” kata Moeldoko dalam siaran pers, Senin (27/9/2021).

“Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas kinerja harus terus mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah pusat, terutama di daerah,” lanjutnya.

Berdasarkan rilis Bank Dunia, skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yaitu 60,1 menjadi 65,3 pada skala 100. Peningkatan skor ini juga meningkatkan peringkat Indonesia, dari 84 menjadi 73. Pencapaian ini merupakan peningkatan tertinggi sejak tahun 1996.

Indeks Efektivitas Pemerintah oleh Bank Dunia, merupakan alat untuk mengukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia. Parameternya adalah kualitas pelayanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas perumusan kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.

Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan bahwa pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, berbagai kebijakan penanganan pandemi Covid-19 akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.

Mulai dari, refocusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan sistem tata kelola yang dapat menutup celah korupsi.

“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan OSS berbasis risiko, dan memperkuat saluran pengaduan LAPOR, serta menerapkan pungli. Semuanya harus dimanfaatkan masyarakat secara optimal,” jelas Moeldoko.

Reformasi Birokrasi

Sementara itu, Wakil V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, upaya reformasi birokrasi masih menghadapi banyak tantangan, baik internal maupun eksternal. Salah satu kendalanya adalah rendahnya komitmen pimpinan daerah.

“Kendala internal yang terjadi antara lain rendahnya komitmen pimpinan daerah, orientasi kerja birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan, dan adanya posisi jual beli,” ujarnya.

Tantangan eksternal adalah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebab, undang-undang ini berpotensi mengubah secara mendasar penerapan merit system.

“Semua tantangan ini tidak bisa tidak harus dicegah, karena akan berdampak buruk pada pencapaian reformasi birokrasi yang saat ini berada di jalur yang benar,” kata Jaleswari.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250