Menteri Dalam Negeri Ingin Pemda Segera Cairkan APBD Untuk Bansos

  • Whatsapp
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap semua pemerintah daerah segera menyalurkan alokasi APBD yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan sosial.
banner 300x250

Havana88 –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap semua pemerintah daerah segera menyalurkan alokasi APBD yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan sosial. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki anggaran seperti pos anggaran bantuan sosial, termasuk yang bersifat rutin, belanja tak terduga (BTT), serta melalui realokasi pos anggaran lainnya.

Dalam Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemkab Bekasi dan Pemkot Depok yang digelar terpisah, Tito menegaskan meski pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, pemerintah daerah harus tetap menyalurkan bantuan menggunakan APBD masing-masing.

Read More

Ia juga meminta agar item anggaran pengendalian COVID-19 dalam APBD 2021 segera direalisasikan. Tito menginginkan dalam situasi PPKM, semua pemerintah daerah menggunakan anggarannya dalam upaya pengendalian COVID-19.

“Pemda punya anggaran dan tahu persis situasi masyarakat sekitar yang terdampak. Kami ingin anggaran bansos dan belanja tak terduga bisa diturunkan di tengah situasi keterbatasan ini sehingga masyarakat terdampak terbantu,” Tito kata dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).

Tito meminta para kepala daerah untuk langsung memberikan atau menyalurkan bantuan, baik bantuan tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya seorang kepala daerah di tengah masyarakat, Tito yakin akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri bagi masyarakat.

“Jadi, teman-teman kepala daerah, kami minta memberi contoh dulu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung,” kata Tito.

“Jika tidak dikendalikan di zona penyangga ini, maka akan mempengaruhi pengendalian di ibu kota,” kata Tito.

Di sisi lain, dia mengatakan tidak mungkin menghilangkan COVID-19 sama sekali (zero transmission). Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia khususnya pulau Jawa tidak memiliki batas-batas alam, hanya dipisahkan oleh batas-batas administratif. Dengan letak geografis yang demikian, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari.

Untuk itu, Tito mengatakan ada empat indikator yang perlu diperhatikan daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan COVID-19. Keempat indikator tersebut antara lain tren angka positif (positivity rate), angka kesembuhan, angka kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat hunian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).

Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai upaya mengurangi dampak penularan COVID-19. Ia menjelaskan perlunya percepatan vaksinasi, seperti dengan membangun sistem injeksi berbasis desa, menjalin kerjasama dengan TNI dan Polri. Selain itu, pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan.

Sementara itu, Tito langsung memeriksa daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan COVID-19 masih dinilai rendah.

“Hari ini dilakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok,” kata Tito, Jumat (23/7).

Tito menegaskan akan terjun langsung ke daerah lain yang dinilai rendah dalam realisasi APBD dalam penyaluran bansos. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak terealisasi untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.

“Senin (26/7/2021) kami rencanakan cek langsung di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan pada kesempatan berikutnya di daerah lain yang juga masih rendah,” pungkasnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250