KPK Temukan Bukti Baru Terkait Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo

  • Whatsapp
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo pada 2021.
banner 300x250

Havana88- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo pada 2021.

Bukti baru ditemukan saat tim investigasi menggeledah tiga lokasi berturut-turut. Pada Jumat, 24 September 2021, tim penyidik ​​menggeledah Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Read More

Kemudian, Sabtu 25 September 2021, KPK menggeledah dua lokasi, yakni kediaman pihak terkait kasus ini di Kalirejo Dringu, Kabupaten Probolinggo dan di Semampir Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Dari ketiga lokasi tersebut ditemukan barang bukti dan diamankan termasuk berbagai dokumen terkait kasus tersebut, kata Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Ali mengatakan, barang bukti itu sudah diamankan penyidik ​​KPK. Selanjutnya, menunggu keputusan dari Dewan Pengawas KPK untuk menyita barang bukti yang ditemukan.

“Selanjutnya akan dilakukan pencocokan terkait relevansi alat bukti dalam kasus ini dan selanjutnya akan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS (Puput Tantriana Sari),” kata Ali.

18 Tersangka Memberi Suap

KPK menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) bersama suaminya Hasan Aminuddin (HA), serta 20 orang lainnya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau wakilnya terkait pemilihan tersebut. jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

18 orang ditetapkan sebagai tersangka suap. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen ( MH), Abdul Wafi (AW), Kho’im (KO).

Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD) . 18 orang, inilah pihak yang nantinya akan menduduki jabatan kepala desa.

Sedangkan penerimanya adalah Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA), Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Porbolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

KPK menyebut Puput sebagai Bupati memanfaatkan kekosongan jabatan tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Puput mematok harga Rp 20 juta untuk satu posisi. Dalam hal ini Puput berhak mengangkat orang untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250