KPK: Pejabat Sementara Kades Saja Dijual Belikan Bupati Probolinggo, Korupsi yang Kejam

  • Whatsapp
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menduga Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang tidak aktif dan suaminya, anggota DPR RI Hasan Aminuddin, melakukan jual beli jabatan lain di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
banner 300x250

Havana88- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menduga Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang tidak aktif dan suaminya, anggota DPR RI Hasan Aminuddin, melakukan jual beli jabatan lain di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Firli menduga jabatan kepala sekolah, kepala dinas, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo juga diperjualbelikan oleh pasangan suami istri.

Read More

“Bisa dibayangkan kalau pejabat sementara kepala desa itu dijual beli, tentu kita bertanya berapa tarif camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekretaris daerah, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo?” kata Firli kepada Liputan6.com, Selasa (7/9). /2021).

Firli menduga praktik jual beli posisi di Probolinggo sudah berlangsung lama. Pasalnya, Hasan Aminuddin pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama dua periode.

“Dalam hal ini, jangan berharap masyarakat mendapatkan pelayanan. Kita juga tidak bisa berharap kesejahteraan masyarakat banyak meningkat,” kata Firli.

Firli mengungkapkan Hasan Aminuddin merupakan pihak yang mengatur setiap mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Firli mengatakan, tindakan suami istri ini sangat kejam.

“Ini adalah korupsi yang sangat kejam yang dilakukan oleh penyelenggara negara yaitu Bupati dan suaminya anggota DPR RI,” katanya.

Tersangka Posisi Jual dan Beli

KPK menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) bersama suaminya Hasan Aminuddin (HA), serta 20 orang lainnya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau wakilnya terkait pemilihan tersebut. jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

18 orang ditetapkan sebagai tersangka suap. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen ( MH), Abdul Wafi (AW), Kho’im (KO).

Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD) . 18 orang, inilah pihak yang nantinya akan menduduki jabatan kepala desa.

Sedangkan penerimanya adalah Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA), Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Porbolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

KPK menyebut Puput sebagai Bupati memanfaatkan kekosongan jabatan tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Puput mematok harga Rp 20 juta untuk satu posisi. Dalam hal ini Puput berhak mengangkat orang untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250