KPK Dalami Proses Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel yang Berujung Rasuah

  • Whatsapp
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki pembebasan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) yang berujung kerusuhan. Penyidikan dilakukan tim penyidik ​​saat memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) Banten Endang Saprudin dan pegawai honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Endang Suherman.
banner 300x250

Havana88- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki pembebasan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) yang berujung kerusuhan. Penyidikan dilakukan tim penyidik ​​saat memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) Banten Endang Saprudin dan pegawai honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Endang Suherman.

Keduanya diperiksa tim penyidik ​​pada Senin 13 September 2021.

Read More

“Dikonfirmasi antara lain terkait proses pembebasan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan,” kata Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Sebelumnya, pada Selasa 31 Agustus 2021, tim penyidik ​​menggeledah beberapa lokasi di Tangerang Selatan, Serang, dan Bogor. Lokasi yang digeledah adalah rumah tinggal dan kantor pihak terkait kasus yang baru saja diusut KPK.

“Dalam proses penggeledahan, ditemukan berbagai barang dan diamankan yang nantinya akan dijadikan barang bukti, antara lain dokumen, barang elektronik, dan dua mobil,” kata Ali, Kamis (2/9/2021).

Investigasi Baru

KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus dugaan korupsi. Penyidik ​​saat ini sedang mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

“Saat ini KPK memulai penyidikan baru atas dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan,” kata Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).

Ali menyatakan, pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh soal pembangunan tersebut dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh KPK. Hal itu berdasarkan keputusan pimpinan KPK di era Komjen Pol Firli Bahuri.

“Penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap akan dilakukan pada saat penangkapan dan/atau penahanan paksa tersebut,” kata Ali.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250