KPK Bakal Telusuri Peruntukan Uang Suap yang Diterima Bupati Kolaka Timur

  • Whatsapp
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut alokasi suap yang diterima Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN). Bupati Andi diduga menerima Rp 250 juta dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
banner 300x250

Havana88- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut alokasi suap yang diterima Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN). Bupati Andi diduga menerima Rp 250 juta dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

“Kami masih menyelidiki untuk apa (suap) itu diterima,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 22 September 2021 malam.

Read More

Ghufron mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menanyakan langsung kepada Bupati Andi soal alokasi uang suap tersebut. Menurut Ghufron, yang terpenting adalah menemukan bukti adanya korupsi yang dilakukan Bupati Andi.

“Bagi KPK itu tidak penting. Tapi yang penting penyelenggara negara menerima janji, hadiah, barang atau uang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, itu tindak pidana suap,” kata Ghufron.

Senada dengan Ghufron, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan pihaknya belum menanyakan kepada Bupati Andi soal alokasi uang tersebut. Bupati Andi baru menjalani pemeriksaan awal setelah tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan (OTT).

“Ini baru 24 jam pertama pengukuran, jadi terlalu terburu-buru. Artinya hari ini kita baru menetapkan tersangka dan melakukan upaya penahanan paksa,” kata Karyoto.

Menjadi tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah (AZR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. di Pemerintah Kabupaten Kolkata Timur. Pengadaan barang dan jasa tersebut bersumber dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kasus ini bermula pada Maret hingga Agustus 2021 ketika Bupati Andi dan Anzarullah menyiapkan proposal dana hibah BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) dan dana siap pakai (DSP). Setelah proposal selesai, keduanya mengunjungi kantor BNPB Pusat di Jakarta pada awal September 2021.

Mereka menyampaikan presentasi terkait permohonan hibah logistik dan peralatan, dimana Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menerima hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp. 26,9 miliar dan hibah siap pakai senilai Rp. 12,1 miliar.

Menindaklanjuti pemaparan tersebut, Anzarullah meminta kepada Bupati Andi agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB nantinya akan dikerjakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak lain yang membantu mengatur agar dana hibah tersebut dapat dikucurkan ke Timur. Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Anzarullah kemudian menerima paket jasa konsultasi perencanaan pekerjaan jembatan untuk 2 unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp. 714 juta dan pengeluaran untuk jasa konsultasi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp. 175 juta.

Bupati Andi menyetujui permintaan Anzarullah dan setuju memberikan imbalan kepada Bupati Andi sebesar 30%. Sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, Bupati Andi diduga meminta Rp 250 juta untuk 2 proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarullah.

Anzarullah kemudian menyerahkan Rp 25 juta kepada Bupati Andi dan sisanya Rp 225 juta disepakati untuk diserahkan ke rumah pribadi Bupati Andi. Namun, saat hendak menyerahkan, mereka ditangkap oleh tim kejaksaan.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250