Gubernur Lampung Tantang Mendikbud Nadiem Gegara Belajar Tatap Muka

  • Whatsapp
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menanggapi keras pengaduan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kepada DPR terkait tidak beroperasinya sekolah tatap muka di sejumlah daerah di Lampung.
banner 300x250

Havana88Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menanggapi keras pengaduan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kepada DPR terkait tidak beroperasinya sekolah tatap muka di sejumlah daerah di Lampung. Arinal bahkan menantang Nadiem secara terang-terangan.

Tantangan tersebut disampaikan Arinal dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza, Bandar Lampung, Selasa (24/8) lalu. Saat itu, Arinal diminta menanggapi pernyataan Nadiem yang meminta bantuan DPR untuk mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah daerah.

Read More

Ada 12 daerah yang dilaporkan Nadiem, sebagian besar berasal dari Lampung. Kabupaten di Lampung yang dilaporkan Nadiem ke DPR adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Kabupaten Waykanan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Kembali ke wawancara Arinal, Ketua DPD Golkar Lampung itu tampak emosional menanggapi pertanyaan seputar aksi Nadiem di DPR. Dalam video klip wawancara yang viral itu, Arinal bahkan sempat melontarkan ungkapan nenek moyang.

“Masalahnya, baru dua hari yang lalu kita 14 distrik selesai zona merah, dari mana nenek moyangnya berasal dari distrik itu tidak boleh sekolah, sampaikan salam saya kepada Nadiem, jika Anda berani, saya tantang dia!” ujar Arinal dalam sebuah video klip yang beredar.

Video klip viral tersebut sama dengan wawancara yang ditayangkan sejumlah stasiun TV berita nasional, seperti Kompas TV dan tvOne.

Penjelasan Pemprov Lampung tentang PTM
Lebih lanjut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar angkat bicara soal implementasi PTM di daerahnya. Sulpakar mengatakan pihaknya berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri.

“Mengenai pelaksanaan PTM, Provinsi Lampung masih menganut 4 Permen tersebut,” kata Sulpakar seperti dilansir Antara, Kamis (26/8/2021) malam.

Sulpakar mengatakan, dalam rangka persiapan PTM, dalam Permendiknas tahun 2021 disebutkan salah satu hal yang dipersyaratkan adalah menyiapkan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk Provinsi Lampung, kata Sulpakar, saat ini baru mencapai 50 persen. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Pemprov Lampung melalui Dinas Kesehatan akan mempercepat vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

“Tapi kalau kabupaten/kota sudah siap tentu kita akan dorong untuk melakukan PTM terbatas dengan catatan, bagi guru yang belum divaksin wajib melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ/online),” kata Sulpakar.

Dikatakannya, bagi orang tua yang belum mengizinkan anaknya memiliki PTM terbatas, pihaknya juga telah menyiapkan porsi untuk melakukan PJJ bagi anak tersebut.

Nadiem Minta Bantuan DPR

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, Nadiem Makarim mengungkapkan, ada 12 daerah yang masih melarang pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Padahal, menurut Nadiem, daerah itu dinilai sudah bisa menyelenggarakan sekolah tatap muka.
“Tentu tidak merata, masing-masing daerah memiliki persentase PTM terbatas yang sangat berbeda, tentunya banyak korelasinya dengan trend pandemi di masing-masing daerah atau kenyamanan pemerintah daerah,” kata Nadiem dalam rapat kerja. dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan di akun YouTube DPR. , Senin (23/8/2021).

Dari 12 daerah yang melarang sekolah tatap muka, mayoritas berada di Pulau Sumatera. Nadiem meminta bantuan Komisi X agar daerah bisa segera melaksanakan sekolah tatap muka.

“Ada beberapa daerah, Bapak-bapak, anggota Komisi X, mohon bantuannya. Ada yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemerintah daerah, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, silakan,” kata Nadiem.

“Ada Kepulauan Riau, kami mohon dukungannya, Jateng, Sulut, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Tulang Pemerintah Kabupaten Bawang, dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Hal ini secara tegas dilarang oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak-bapak sekalian, mohon dukungannya untuk mensosialisasikan hal ini agar segera dilakukan,” sambungnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250