Dipecat Usai Mengabdi 15 Tahun, Pegawai Sebut Pimpinan KPK Kejam dan Semena-mena

  • Whatsapp
Faisal, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengabdi di lembaga antikorupsi selama 15 tahun, kecewa dengan sikap pimpinan yang memecat 57 pegawai yang tidak lulus ujian wawasan kebangsaan (TWK). Faisal menjadi salah satu dari 57 karyawan.
banner 300x250

Havana88- Faisal, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengabdi di lembaga antikorupsi selama 15 tahun, kecewa dengan sikap pimpinan yang memecat 57 pegawai yang tidak lulus ujian wawasan kebangsaan (TWK). Faisal menjadi salah satu dari 57 karyawan.

Faisal mengatakan, pemecatan pimpinan KPK terhadap pegawai sangat kejam. Menurutnya, tindakan yang dilakukan pimpinan seperti orang tua mengusir anak kandungnya sendiri.

Read More

“Pimpinan KPK dengan kejam mengusir kami. Mereka membabi buta menendang anak kandungnya sendiri. Atau, sejak awal, mungkin kami dianggap anak haram. Sifatnya yang kejam dan sewenang-wenang, bahkan sampai batas tertentu adalah biadab,” kata Faisal. . dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).

Menurut Faisal, tindakan pimpinan KPK sangat kejam karena mengabaikan hak asasi pegawai. Menurutnya, tidak menghormati HAM pegawai menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia oleh KPK.

“Kejam, karena KPK mengabaikan HAM 57 pegawai KPK. Kita punya HAM, karena kita manusia. Sekali lagi, karena kita manusia,” katanya.

Apalagi pemecatan pegawai sangat bertentangan dengan temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang menyatakan proses TWK bermasalah. Namun, menurut dia, pimpinan tidak peduli dengan temuan kedua lembaga negara tersebut.

“KPK secara kejam dan tanpa ampun tidak mempedulikan harkat dan martabat kemanusiaan kita. KPK tidak mengakui HAM kita, di mana kita disudutkan sebagai lemah, terancam, tidak mampu membela diri, tidak berguna,” katanya.

Ia bahkan menyebut pimpinan KPK biadab karena memecat tanpa melakukan kesalahan seperti perusahaan memecat pegawai. Dia mengatakan, alasan pemecatan pimpinan KPK terhadap pegawainya tidak bisa dijadikan dasar pemecatan.

Ia juga menyinggung tentang Gerakan 30 September 1965. “Kami dibunuh secara tergesa-gesa dan sadis. Itu seperti perilaku asusila dan brutal masyarakat Gerakan 30 September 1965,” kata Faisal.

KPK tentang Pemberhentian Pegawai 30 September: Berdasarkan Undang-Undang

Sementara itu, pimpinan KPK telah membahas pemecatan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Nasional (TWK). Surat pemberhentian dengan hormat telah diserahkan dan resmi tercatat pada tanggal 30 September 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hal itu sebagai tindak lanjut putusan MK dan Mahkamah Agung.

“Pada 13 September, kami menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk berkoordinasi,” katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 September 2021.

Menurut Ghufron, pihaknya memilih berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait gugatan pelaksanaan TWK tersebut.

“Kami ingin mengambil keputusan berdasarkan hukum yang kuat,” jelasnya.

Hasil koordinasi ketiga instansi tersebut, lanjut Ghufron, menyatakan pemecatan bisa dilakukan pada akhir September 2021.

Selain itu juga dibahas terkait pelantikan 18 pegawai yang lulus diklat bela negara, dan tiga orang yang akan melakukan tindak lanjut TWK.

“Kemudian kami mengeluarkan surat keputusan sebagai hasil koordinasi dengan pemerintah,” kata Ghufron.

Lebih lanjut, Ghufron membantah pihaknya mempercepat pemecatan 57 pegawai KPK. Menurutnya, kebijakan tersebut masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jadi bukan percepatan, tapi memang dalam jangka waktu yang diamanatkan undang-undang,” kata Ghufron.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250