Demokrat Kubu AHY Sebut Koalisi Moeldoko dan Yusril Sudah Berlangsung Sejak 3 Bulan Lalu

  • Whatsapp
Kepala Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah melakukan pembicaraan beberapa bulan sebelumnya sebelum pengangkatan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum.
banner 300x250

Havana88- Kepala Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah melakukan pembicaraan beberapa bulan sebelumnya sebelum pengangkatan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum.

Ia mengaku pihaknya tidak kaget dengan koalisi keduanya. Herzaky menilai Yusril dan Moeldoko memiliki karakteristik yang sama.

Read More

“Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya. Kami telah menerima informasi tentang koalisi keduanya, sejak tiga bulan lalu,” kata Herzaky dalam konferensi pers, Minggu (3/10/2021).

Dikatakannya, percakapan antara Moeldoko dan Yusril dilakukan melalui pertemuan online via Zoom pada Agustus 2021. Strateginya adalah Moeldoko sebagai dalang dan Yusril sebagai boneka.

Kemudian aktor pendukungnya adalah para pemohon gugatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Kita tahu dalam kontrak profesional harus ada rupiah. Itu wajar. Tapi kita minta Yusril mengakuinya. Jangan membanggakan demokrasi,” katanya.

Herzaky juga mengatakan, demi demokrasi harus ada revisi AD/ART partai terlebih dahulu.

“Itu wajar saja. Selain itu, Yusril tidak mengerti aturan atau belum membaca aturan. Kalau keberatan dengan AD ART, ajukan ke PN Partai, bukan ke MA,” jelasnya.

Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Demokrat Moeldoko

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Partai Demokrat untuk kubu Moeldoko untuk menguji keputusan Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Demokrat untuk kubu AHY.

Menurut dia, AD/ART partai politik dinyatakan sah dan sah setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka Termohon dalam hal pengujian AD/ART Partai Demokrat, Menteri Hukum dan HAM Hak.

“Langkah pemeriksaan AD/ART partai politik formil dan materiil merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa AD/ART partai politik karena AD/ART dibuat oleh partai politik atas perintah undang-undang dan pendelegasian yang diberikan oleh Partai Politik Hukum. Nah, jika AD/ART partai politik ternyata tata cara pembentukannya dan bahan pengaturannya bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, lalu lembaga apa yang berwenang memeriksa dan membatalkannya?” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Yusril mengatakan Pengadilan Partai yang merupakan lembaga peradilan internal kuasi partai tidak berwenang memeriksa AD/ART. Demikian pula, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perselisihan internal partai politik yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Partai.

Selain itu, kata dia, PTUN juga tidak berwenang mengadili karena kewenangannya hanya mengadili sengketa keputusan tata usaha negara.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250