Buruh Ancam Mogok Nasional Di Tengah Pandemi

  • Whatsapp
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) akan mogok kerja jika tuntutan penghapusan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dipenuhi
banner 300x250

Havana88 –   Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) akan mogok kerja jika tuntutan penghapusan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dipenuhi. Mereka menuntut agar undang-undang tersebut, khususnya klaster Ketenagakerjaan dihapuskan karena dinilai berdampak pada tenaga kerja Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sebelum melakukan aksi mogok, pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui agenda Pengujian Formal UU Ciptaker oleh Mahkamah Konstitusi. Para pekerja dikatakan mengawal keputusan tersebut dengan aksi unjuk rasa di masing-masing perusahaan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Read More

“Bahkan tidak menutup kemungkinan, ini bukan ancaman, jika hakim konstitusi tidak bertindak adil dalam memutus perkara omnibus law penciptaan lapangan kerja, baik ujian formal maupun materil, merugikan tenaga kerja, kita sedang mempersiapkan nasionalisme. mogok meski di tengah pandemi covid,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (23/8/2021).

Ia juga mengatakan selama ini pekerja yang bekerja di sektor ekspor seperti tekstil dan garmen harus bekerja 100% tanpa sistem Work From Home seperti yang diprediksikan.

“Kalau ini tidak didengar dan MK tidak mengindahkannya, kita akan mogok nasional. Hentikan produksi, (dasar hukumnya) UU No 21 Tahun 2000, UU 13 Tahun 2003 boleh, UU 1998 boleh. , dan tidak melanggar proses tetapi proses produksi berhenti,” ujarnya.

Said menambahkan, secara ekonomi para pekerja akan sangat terpukul. Namun, kata dia, dirinya lebih terpukul dengan adanya UU Cipta Kerja.

“Jutaan pekerja akan berhenti. Secara ekonomi, kami akan dipukul, ya, kami akan dipukul karena omnibus law. Oleh karena itu, kami meminta hakim MK untuk mengabulkan tes formal dan material yang dilakukan oleh para pekerja,” katanya. ditambahkan.

Selain itu, dalam Sidang Formal UU Cipatker di MK yang dijadwalkan 25 Agustus, para buruh juga berencana menggelar aksi unjuk rasa. Pada saat yang sama, pihaknya juga menerima petisi yang meminta 1 juta orang untuk membatalkan Omnibus Law.

“Omnibus itu terjadi, karena adanya omnibus law untuk pekerja harian, gajinya sudah di bawah minimum, kalau isoman dua minggu dipotong gajinya dua minggu. Makan di mana? Itu masalahnya. Makanya kami benar-benar memperjuangkan omnibus law,” katanya.

“Kami juga telah menerima sidang formal nanti untuk permohonan 1 juta tanda tangan dari pekerja dan elemen gerakan sosial lainnya meminta MK dengan hormat, tanpa maksud mengancam untuk meminta omnibus dibatalkan. Kami berharap 10 juta orang akan menandatangani sampai Mahkamah Konstitusi mendengar ada jutaan orang yang meminta agar omnibus itu dibatalkan. Omnibus Law tentang UU Ciptaker dibatalkan,” pungkasnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250